Sabtu, 13 April 2019

EVALUASI LAPORAN PTS (Tulisan Ketiga)


Setelah kita membahas tentang bagaimana menyusun proposal PTS maka sekarang kita akan membahas evaluasi laporan PTS. Selamat membaca dan mempelajari tentang evaluasi  laporan PTS. Setelah mempelajari, Bapak/Ibu diharapkan dapat mengevaluasi hasil penulisan laporan PTS dengan baik, yang pada akhirnya dapat membimbing dan menggerakkan guru tentang bagaimana memenuhi standar evauasi tersebut. Kepala sekolah/madrasah hanya akan berusaha untuk melaksanakan evaluasi laporan PTS jika ada komitmen yang kuat untuk berubah dan mengetahui bahwa ia akan mendapatkan pengakuan atau penghargaan sewajarnya.
Bapak/Ibu akan mudah mempelajari dan mempraktikkan materi ini , jika ada kemauan yang kuat. Bukankah, di mana ada kemauan di situ ada jalan? Evaluasi PTS yang sudah Bapak/Ibu praktikkan dengan sukses, akan menjadi contoh bagi guru untuk mengevaluasi sendiri hasil penulisan laporan PTS-nya. Selamat belajar!

Laporan hasil PTS  sebagai KTI yang tidak memenuhi syarat akan ditolak oleh tim penilai antara lain dengan alasan sebagai berikut.
Syarat KTI yang baik adalah APIK singkatan dari Asli, Perlu, Ilmiah, dan Konsisten.
Asli artinya bukan plagiat, disusun dengan tidak jujur. Asli berarti ditulis sendiri oleh penulisnya. Syarat utama untuk mendapatkan angka kredit adalah kejujuran.

Contoh KTI yang tidak asli
Indikasi
Alasan penolakan dan saran
  1. Bentuk ketikan tidak sama.
  2. Tempelan nama.
  3. Data tidak konsisten
  4. Lokasi
Terdapat indikasi yang menunjukkan ketidakjujuran penulis sehingga keasliannya diragukan.
Saran:
Buat KTI baru karya sendiri, fokus pada tupoksi penulis dan masalah nyata di sekolah untuk meningkatkan profesi kepala sekolah/madrasah   /madrasah. Sistematikanya ikuti ketentuan sponsor yang berlaku.
Perlu artinya permasalahan yang dikaji diperlukan dan  bermanfaat karena tujuan utama pengembangan profesi untuk meningkatkan mutu kepala sekolah/madrasah   /madrasah agar lebih profesional sehingga bukan dengan permasalahan yang mengada-ada.
Contoh KTI yang tidak perlu
Indikasi
Alasan penolakan dan saran
1.   Masalah terlalu luas. Contoh judul:
Kemampuan profesional kepala sekolah/madrasah   /madrasah  dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Peranan Kepala sekolah/ madrasah dalam melestarikan budaya bangsa.
Teknologi informasi dalam pendidikan.
2.  Masalah tidak menunjukkan peningkatan kinerja kepala sekolah/madrasah   /madrasah dan kurang jelas manfaatnya.
Contoh:
Hubungan status orang tua  dengan prestasi belajar siswa.
Hubungan IPA dengan Pancasila.
Ganti dan sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah/ madrasah   /madrasah.
   
Contoh KTI yang Tidak Ilmiah
Indikasi
Alasan penolakan dan saran
1.  Tidak menggunakan teori relevan.
2.  Tidak sistematis
3.  Objektif
Gunakan teori yang relevan.

Gunakan sistematika sponsor
Gunakan data apa adanya.

Contoh KTI yang Tidak Konsisten
Indikasi
Alasan penolakan dan saran
Isi KTI menunjukkan:
1.   Masalah yang dikaji tidak sesuai tupoksi kepala sekolah/madrasah   /madrasah dalam mengembangkan profesinya.
2.   Masalah yang dikaji tidak sesuai dengan bidang keahlian kepala sekolah/madrasah   /madrasah.

Membuat KTI baru sesuai dengan tupoksi kepala sekolah/madrasah   /madrasah dalam mengembangkan profesinya.

Membuat KTI baru sesuai dengan bidang keahlian kepala sekolah/madrasah   /madrasah.


Tabel . KTI dan Alasan Penolakan
No
Hal-hal terdapat pada KTI
Alasan penolakan dan saran
1.


Plagiat atau mengupakan kepada orang lain
Ketidakjujuran sebagai peneliti dan pendidik. Berlaku jujurlah. Pendidik adalah benteng terakhir kejujuran. Guru menjadi contoh siswanya. Kepala sekolah/madrasah   /madrasah menjadi contoh warga sekolah. Cita-cita mulia untuk naik pangkat atau mendapat sertifikasi ternodai oleh ketidakjujuran dalam menghasilkan KTI.
2
KTI dinyatakan sebagai Laporan Hasil PTS namun 
·  tidak jelas apa, bagaimana dan mengapa kegiatan tindakan yang dilakukan, juga tidak jelas bagaimana peran hasil evaluasi dan refleksi pada penentuan siklus-siklus berikutnya.
KTI  dinyatakan sebagai laporan Penelitian Tindakan namun :
tidak jelas apa, bagaimana dan mengapa kegiatan tindakan yang dilakukan,  juga tidak jelas bagaimana peran hasil evaluasi dan refleksi pada penentuan siklus-siklus berikutnya.
Disarankan  untuk membuat KTI baru, karya sendiri, yang berfokus pada “laporan” kegiatan nyata  yang bersangkutan sebagai kepala sekolah/madrasah   ..
Misalnya  berupa laporan penelitian atau tinjauan ilmiah, prasaran ilmiah, karya ilmiah populer, atau buku pelajaran.
Bila KTI tersebut berupa laporan penelitian tindakan maka sistematikanya  paling tidak memuat:
(Bab I) Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah dan Cara Pemecahan Masalah melalui rencana tindakan yang akan dilakukan, Tujuan dan Kemanfaatan Hasil Penelitian; (Bab II) Kajian / Tinjauan Pustaka  yang berisi  uraian tentang kajian teori dan pustaka; (Bab III) Metode Penelitian yang menjelaskan tentang prosedur penelitian; (Bab IV)  Hasil penelitian berisi tindakan tiap siklus,data lengkap tiap siklus,perubahan pada siswa, guru dan klas, bahasan seluruh siklus ; dan (Bab V) Kesimpulan dan Saran-Saran.
Laporan PTS harus  melampirkan (a) semua instrumen yang digunakan dalam penelitian, terutama lembar pengamatan, b) contoh-contoh hasil kerja dalam pengisian/ pengerjaan instrumen (c) dokumen pelaksanaan penelitian yang lain seperti foto-foto kegiatan, daftar hadir, dan lain-lain.
12
KTI dinyatakan sebagai laporan PTS  namun:
*     kepala sekolah/madrasah     justru berperan sebagai guru kelas
*     Tidak jelas peran kepala sekolah/madrasah    dalam kegiatan PTS tersebut.

KTI dinyatakan sebagai laporan PTS, namun tampak bahwa peran kepala sekolah/madrasah     dalam kegiatan tersebut tidak terlalu jelas,  tampaknya kepala sekolah/madrasah     sekolah lebih  berperan sebagai guru kelas.
Disarankan  untuk membuat KTI  baru, karya sendiri, yang berfokus pada “laporan” kegiatan nyata  yang bersangkutan sebagai pengawas sekolah. Misalnya  berupa laporan penelitian atau tinjauan ilmiah, prasaran ilmiah, karya ilmiah populer, atau buku pelajaran.
Bila KTI  tersebut berupa laporan penelitian tindakan maka  harus mengikutsertakan guru kelas sebagai praktisi dan kepala  sekolah sebagai peneliti dengan sistematika yang paling tidak memuat:
(Bab I) Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah dan Cara Pemecahan Masalah melalui rencana tindakan yang akan dilakukan, Tujuan dan Kemanfaatan Hasil Penelitian; (Bab II) Kajian / Tinjauan Pustaka  yang berisi  uraian tentang kajian teori dan pustaka; (Bab III) Metode Penelitian yang menjelaskan tentang prosedur penelitian; (Bab IV)  Hasil penelitian berisi tindakan tiap siklus,data lengkap tiap siklus,perubahan pada siswa, guru dan klas, bahasan seluruh siklus ; dan (Bab V) Kesimpulan dan saran-saran. Laporan PTS harus  melampirkan (a) semua instrumen yang digunakan dalam penelitian, terutama lembar pengamatan, b) contoh-contoh hasil kerja dalam pengisian/ pengerjaan instrumen (c) dokumen pelaksanaan penelitian yang lain seperti foto-foto kegiatan, daftar hadir, dan lain-lain.

Tidak benar. PTS adalah salah satu dari lima  macam KTI. Namun, akhir-akhir ini KTI yang paling banyak dibuat oleh kepala sekolah/madrasah   /madrasah adalah KTI hasil penelitian, terutama hasil PTS sebagai  pengembangan profesinya. Memang, KTI yang dibuat berdasar hasil PTS  disarankan untuk dilakukan kepala sekolah/madrasah  dalam upaya menulis  KTI karena:
(a) KTI tersebut merupakan laporan  dari kegiatan nyata yang dilakukan kepala sekolah/madrasah    di sekolahnya dalam upaya meningkatkan kinerja sekolah dan guru yang menjadi tanggung jawabnya – (ini tentunya berbeda dengan KTI yang berupa laporan penelitian korelasi, penelitian diskriptif, ataupun  ungkapan gagasan, yang umumnya tidak memberikan dampak langsung pada kinerja sekolahnya), dan
(b) dengan melakukan kegiatan penelitian tersebut, maka Kepala SD/MI   telah melakukan salah satu tugasnya dalam kegiatan pengembangan profesionalnya.
Sumber:
Depdiknas, 2010. Penelitian Tindakan Sekolah, Materi Pelatihan Penguatan Kemampuan Kepala Sekolah. Jakarta: Direktotat Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kementerian Pendidikan Nasional.

0 comments:

Posting Komentar